Desak.id | Presidium KAHMI Kota Tasikmalaya, H Zenzen Jaenudin, ikut angkat bicara terkait polemik komunikasi unsur pimpinan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, perlu ada perbaikan sistem komunikasi antara tim wali kota dengan tim wakil walikota Tasikmalaya.
“Ini saya kira masalahnya ada di sistem komunikasi ya,” terang Zenzen usai acara KAHMI Munggahan, di Seira Kostel, Selasa 17 Februari 2026.
Lebih lanjut, Zenzen menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal teknis kehadiran dalam agenda, melainkan menyangkut hal-hal yang lebih prinsipil yaitu pola komunikasi internal yang berdampak langsung pada kinerja kepala daerah.
“Ada hal yang sangat mendasar dalam komunikasi pemerintahan. Jika ini tidak dibangun dengan baik, tentu akan berpengaruh terhadap proses kerja Wali Kota maupun Wakil Wali Kota,” ujar Zenzen.
Menurut dia, komunikasi internal yang tidak efektif berpotensi menimbulkan kredibilitas serius terhadap pelayanan publik.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Ini harus segera dibenahi di internal, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kalau komunikasi terhenti, dampaknya pasti terasa, bisa fatal dan berkembang menjadi masalah yang besar,” katanya.
Menurutnya, persoalan internal seharusnya tidak melebar ke ruang publik. Namun ia mengakui, masyarakat akan tetap merasakan efeknya apabila pelayanan terganggu akibat koordinasi yang tidak berjalan lancar.
“Pelayanan publik diawali dengan komunikasi yang efektif. Kalau tidak diperbaiki, sangat menyesalkan, karena jaminannya terhadap layanan masyarakat,” tegasnya.
Terkait kemarahan Wakil Wali Kota, ia menilai hal tersebut wajar sebagai bentuk dorongan untuk perbaikan.
Namun secara teknis, ia mengingatkan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebihan karena persoalan itu pada dasarnya bersifat internal.
“Masyarakat tidak perlu tahu detailnya. Yang penting, hajat masyarakat tetap terfasilitasi. Kepala daerah dan perangkatnya adalah fasilitator pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menggambarkan mekanisme disposisi dan kehadiran dalam sejumlah agenda yang dinilai perlu dievaluasi, khususnya pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
“Harus ada evaluasi dari aspek mekanisme. Kita paham pimpinan punya banyak kesibukan, tapi jika dikelola dengan baik ini bukan persoalan berat. Banyak yang kompeten untuk ditugaskan,” katanya.
Terakhir, Zenzen mengatakan, unsur pendukung seperti ajudan dan sekretaris pribadi juga perlu dievaluasi dari aspek kelembagaan agar sistem kerja lebih tertata dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. (***)
